Seratus hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berlalu. Berbagai evaluasi muncul terkait kinerja pemerintah, baik dari sisi kepuasan publik maupun kritik terhadap kebijakan yang diambil. Menurut Pak Hutri Agustino, dosen Kesejahteraan Sosial, penilaian terhadap kinerja pemerintahan tergantung pada perspektif isu yang diangkat, seperti ekonomi, hukum, atau layanan sosial.
Survei menunjukkan kepuasan publik sekitar 80%, tetapi di sisi lain, ribuan mahasiswa turun ke jalan mengkritisi kebijakan pemerintah. Fenomena ini menunjukkan masih adanya PR besar yang harus diselesaikan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan. Hutri mempertanyakan apakah program ini benar-benar permintaan rakyat atau hanya inisiatif elit politik. Selain itu, ia menyoroti alokasi anggaran yang tidak jelas serta dampak program ini terhadap sektor lain. “Apakah benar masyarakat meminta program ini saat pemilu, atau hanya sekadar asumsi elit politik?” katanya. Ia juga menyoroti paradoks yang terjadi, di mana anak-anak mendapatkan makanan gratis, tetapi orang tua mereka mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat efisiensi anggaran.
Hutri menyoroti sumber dana untuk program MBG yang berimbas pada kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan iuran BPJS. Ia menyebut kebijakan ini sebagai bentuk pembohongan publik karena dananya berasal dari rakyat sendiri. Lebih lanjut, ia mengkhawatirkan wacana koalisi politik permanen serta keterlibatan militer dalam program strategis, yang berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan di pemerintahan.
Dalam sejarah, mahasiswa selalu berada di garda terdepan dalam perubahan sosial dan politik. Namun, menurut Hutri, saat ini gerakan mahasiswa cenderung melemah dan mudah dipengaruhi oleh oligarki. “Mahasiswa harus menjaga integritas dan tidak mudah dikondisikan oleh kepentingan elit,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya keberanian pemerintah dalam memutus rantai oligarki dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berasal dari kebutuhan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, masyarakat masih menunggu bagaimana pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjawab kritik dan memastikan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat dalam jangka panjang. (FRA)