Selasa, 01 Desember 2020 14:31 WIB Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dalam demokrasi, Pemiihan Kepala Daerah atau Pilkada merupakan salah satu bentuk demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi serta diprediksi baik dalam proses maupun hasilnya. Proses mengukur, mengkalkuasi serta memprediksi proses tersebut bisa dilakukan melalui metode survey. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan kontribusi akademisi pada demokrasi yang transparan di Kabupaten Malang, FISIP UMM mengadakan survey opini publik pra pilkada. Survey ini melibatkan 600 responden yang berasal dari sejumlah sebaran kriteria. Survey dilakukan selama lima hari yaitu pada 15-20 November 2020.
Ruli Inayah Romadhoan, M.SI, ketua Lembaga Survey FISIP UMM (foto: ist)
Ruli Inayah Romadhoan, M.Si, ketua tim FISIP dalam Survey Opini Publik Pra Pilkada ini mengatakan ada sejumlah temuan menarik yang didapatkan dari hasil pra survey ini. Penilaian publik terhadap kinerja Bupati Malang menunjukkan trend positif, yakni sebesar 77,5% responden memberikan respon positif. Hal ini tentu menjadi keunggulan dan kekuatan politik bagi paslon incumbent Sanusi- Didik. “Temuan survey ini memperlihatkan bahwa kinerja bupati dalam membangun kerukunan umat beragama, peningkatan layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas layanan publik diakui keberhasilannya dan diapresiasi oleh publik. Namun di sisi lain, ada PR sekaligus catatan evaluasi untuk pemkab Malang dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, juga dalam hal penyediaan bantuan modal dan kredit usaha rakyat,”ungkap Ruli.
Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pasangan calon dalam Pilkada. Faktor tersebut diantaranya adalah tingkat popularitas, kapabiltas, akseptabilitas dan elektabilitas. Survey menyebutkan dari keempat faktor tersebut, pasangan calon no 1 Sanusi-Didik Gatot memiliki keunggulan yang cukup signifikan dibandingkan dua pasangan calon lainnya. Data riset menyebut tingkat popularitas paling tinggi diraih oleh pasangan calon nomer 1 (84,5%), bersaing tipis di bawahnya paslon nomor 2 (72,2%) dan paslon independen di posisi terakhir dengan perolehan data sebanyak 40%. Tingkat penerimaan publik juga didominasi oleh paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2.
Calon Bupati Malang Drs. H Sanusi dan Dra.Hj Lathifah Shohib (foto:timesindonesia.com)
Sedangkan dilihat dari tingkat elektabilitas calon bupati pilihan publik berdasarkan pertanyaan terbuka (top of mind) dan pertanyaan simulasi, ada dua nama yang muncul dengan urutan teratas, yakni Drs. H Sanusi, MM sebanyak 46,33% dan Dra. Hj. Latifah Shohib sebanyak 29,17%. Untuk wakil bupati, elektabilitas tertinggi diperoleh oleh Didik Gatot dengan perolehan angka sebesar 42,5%. Dalam butir pertanyaan pilihan terkait pasangan bupati dan wakil bupati pilihan publik juga menunjukkan bahwa paslon Sanusi-Didik Gatot menempati posisi tertinggi dengan prosentase 52,43%, disusul oleh paslon Latifah-Didik Budi sebesar 33,67%. Paslon independen masih menempati posisi di bawah 10%.
Namun ada satu hal yang menarik dalam temuan penelitian ini. Meskipun aspirasi publik menunjukkan kecenderungan pada paslon nomor satu, isu kepemimpinan berbasis gender ternyata menjadi satu poin yang perlu menjadi catatan penting bagi para pasangan calon. Sebanyak 53,17 % responden ternyata setuju jika Kabupaten Malang dipimpin oleh perempuan. “Oleh sebab itu saya rasa penting untuk diperhatikan terkait isu-isu perempuan dan pelibatan perempuan dalam kampanye maupun program kerja. Mengingat isu kemimpinan berbasis gender masih menjadi poin penting yang diperhatikan oleh masyarakat Kabupaten Malang,”ungkap Zen Amirudin, M.Med.Kom, pakar komunikasi politik FISIP UMM.
Hasil survey yang menunjukkan tingkat partisipasi politik masyarakat di Malang terbilang tinggi juga menjadi angin segar bagi perkembangan dunia politik lokal di Kabupaten Malang. Sebanyak 92 % dari total responden memastikan akan memberikan suaranya pada hari pemilihan. Sebanyak 80,9% responden juga telah mengetahui akan ada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang. Hal ini menjadi indikasi positif bahwa tingkat politic literacy di masyarakat Kabupaten Malang cukup baik. (wnd)