Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (HI UMM) berkolaborasi dengan Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia (UNISZA) menggelar International Conference on Collaboration and Development (IUCCD) pada hari Kamis, 22 Mei 2026 di Ruang Sidang Senat Universitas Muhammadiyah Malang. Forum akademik internasional ini diikuti oleh Mahasiswa dari Program Studi Hubungan Internasional lintas universitas: Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Sultan Zainal Abidin Malaysia (UNISZA), serta Universitas Muhammadiyah Malang sebagai tuan rumah. Kegiatan ini diproyeksikan sebagai wadah implementasi studi diplomasi sekaligus ruang kritis bagi generasi muda dan akademisi dalam merespons dinamika isu sosial global terkini.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMM, Fauzik Lendriono, menegaskan bahwa lanskap kompetisi yang dihadapi mahasiswa saat ini telah melekat pada level global tanpa batasan geografis maupun lokal-nasional. Oleh karena itu, ia berharap IUCCD dapat dioptimalkan dengan baik sebagai ajang bertukar pikiran serta memperkuat jejaring akademik (academic networking).
“Mengacu pada konsep social capital dari Francis Fukuyama, mahasiswa Hubungan Internasional wajib memiliki tiga instrumen utama, yaitu kecakapan (skill) diplomasi, perluasan jejaring internasional melalui kemampuan komunikasi yang kuat, serta internalisasi norma atau attitude yang baik,” ujar Fauzik saat membuka forum tersebut.
Senada dengan hal itu, Kepala Prodi HI UMM, Hafid Adim Pradana, menambahkan bahwa IUCCD hadir sebagai momen strategis bagi mahasiswa untuk mengasah kompetensi diplomatis, meningkatkan daya nalar kritis, sekaligus melahirkan gagasan-gagasan konstruktif demi perkembangan ilmu Hubungan Internasional ke depan.
Pergeseran Paradigma dalam memahami Diplomasi: Menuju Diplomasi Kapiler
Dalam sesi seminar ilmiah, hadir sebagai Keynote Speaker, Dyah Estu Kurniawati, yang memaparkan materi bertajuk “Rethinking Foreign Policy in the Digital Era: From Two-Level Games to Capillary Diplomacy.” Ia menyoroti bahwa aktivitas diplomasi kontemporer tidak lagi kaku dan terbatas pada aksi aktor negara (state actors) semata. Kompleksitas permasalahan dunia menuntut adanya pelibatan publik secara masif melalui digital diplomacy. Sebagai pisau analisis, ia menyajikan studi kritis terhadap bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace 2026 melalui kacamata paradigma two-level games. Langkah Indonesia di lembaga tersebut memicu banyak pro dan kontra di ruang publik, yang menunjukkan bahwa pemerintah perlu lebih cermat dalam merumuskan kebijakan luar negeri.
“Pemerintah telah menjalankan diplomasi dua tingkat, yaitu public and states actor diplomacy. Karena itu, dalam mengatur kebijakannya, pemerintah perlu menjangkau dan meyakinkan negara lain sekaligus publiknya sendiri,” jelas Dyah. Di era digital, ia memperkenalkan konsep Diplomasi Kapiler sebuah bentuk diplomasi yang menyebar secara organik hingga ke level akar rumput (public level) dan tidak lagi berpusat pada negara (state-centered).
Tantangan Literasi Digital dan Komparasi Influencer Global
Perspektif kritis mengenai dinamika era digital ini diperdalam oleh Keynote Speaker kedua, Suyatno Ladiqi, dari Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA). Ia menyoroti bagaimana disrupsi teknologi, khususnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), telah mengubah total cara manusia memproses informasi dan membangun pengaruh di ruang digital. Suyatno memberikan otokritik tajam mengenai fenomena pembuat konten (content creator) atau influencer di Indonesia jika dibandingkan dengan luar negeri. Menurutnya, terdapat kesenjangan substansi yang cukup kentara dalam pemanfaatan ruang digital tersebut.
“Ada perbedaan kultural yang kontras. Influencer di luar negeri cenderung memiliki basis pengetahuan yang lebih dalam dan berbasis data, mereka tidak hanya mengandalkan paras yang menawan. Sebaliknya, di Indonesia, tren digital masih cenderung didominasi oleh konten yang hanya mengandalkan aspek fisik atau paras semata,” ungkap Suyatno.
Suyatno juga menjelaskan bahwa fenomena ini berkaitan erat dengan bagaimana masyarakat merespons kemudahan teknologi seperti AI.
“Dulu, kita harus melakukan usaha yang lebih keras, riset yang mendalam, untuk mendapatkan sebuah informasi berkualitas. Sekarang, dengan adanya AI, semua informasi bisa didapatkan secara instan dalam hitungan detik. Tantangannya adalah bagaimana kemudahan ini tidak membuat kita malas berpikir kritis, melainkan seharusnya memotivasi kita untuk menghasilkan gagasan yang lebih berbobot,” tambahnya.
Melalui kehadiran para pakar dari kedua negara, forum IUCCD ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai ruang diskusi teoretis, melainkan menjadi inkubator bagi lahirnya para diplomat muda yang peka, kaya akan literasi, dan responsif terhadap pergeseran arah politik serta teknologi global.