Universitas Muhammadiyah Malang melalui Program Studi Hubungan Internasional (HI) dan Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) menggelar diskusi khusus untuk membahas langkah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP), forum perdamaian global yang digagas Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump.
Diskusi yang digelar di Laboratorium HI UMM, Selasa (10/2), menghadirkan para akademisi untuk menelisik implikasi politik, ideologi, hingga ekonomi dari keputusan pemerintah tersebut. Kepala PSIB UMM, Gonda Yumitro, PhD menekankan perlunya hati-hati. Menurutnya, belum adanya penegasan soal Palestina dan Gaza dalam piagam BoP bisa menimbulkan pertanyaan besar terkait keberpihakan Indonesia di dunia Islam.
“Kalau langkah kita terlalu cepat tanpa arah jelas, ada risiko Indonesia teralienasi dari OKI dan negara-negara Islam lainnya,” kata Prof. Gonda. Selain itu, ia menyoroti beban finansial yang mungkin timbul, yakni iuran hingga 1 miliar dolar AS jika menjadi anggota tetap. Di tengah tantangan ekonomi dalam negeri, ia menyarankan strategi ‘wait and see’ sebelum mengambil komitmen finansial.
Pakar politik luar negeri UMM, Dion Maulana Prasetyo, PhD menambahkan, Indonesia perlu teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dion mengingatkan risiko normalisasi hubungan dengan Israel tanpa jaminan penghentian kekerasan yang bisa menurunkan kredibilitas Indonesia sebagai middle power dan honest broker.
Diskusi ini juga menjadi ajang bagi HI dan PSIB UMM untuk merumuskan masukan akademik bagi pemerintah. Tujuannya agar kebijakan luar negeri Indonesia tetap berpijak pada prinsip kemanusiaan, kepentingan nasional, dan amanat konstitusi, sekaligus menjaga posisi strategis di kancah global.