Sabtu, 26 September 2020 11:30 WIB Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Gagasan Kemdikbud RI membuat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) disambut baik oleh Universitas Muhammadiyah Malang, tak terkecuali FISIP UMM. Kebijakan kampus merdeka memiliki semangat mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang adaptif dan fleksibel. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi manusia dewasa dan mandiri. Pra lokakarya kurikulum yang digelar hari ini (26/9) di R. 611 mengundang para pejabat struktural dari lima prodi di FISIP. Para kaprodi diminta untuk memaparkan hasil evaluasi kurikulum masing-masing prodi, pemetaan dan hasil penjaringan kerjasama prodi untuk program MBKM sekaligus memaparkan rancangan kurikulum MBKM prodi. Hasil dari pra lokakarya ini akan disampaikan pada lokakarya tingkat universitas yang rencananya akan digelar Sabtu minggu depan.
Pra lokakarya kurikulum di ruang 611 FISIP UMM (foto:humas)
Pra lokakarya ini juga menghadirkan Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si, asesor BAN-PT dan Shannaz Mutiara Deniar selaku PIC Internasionalisasi FISIP. Tri Sulis memaparkan tentang apa saja yang perlu disiapkan oleh prodi maupun fakultas terkait program MBKM. Sedangkan Shannaz menjelaskan tentang panduan kerjasama universitas dan fakultas. Menurut Tri, salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam program MBKM ini adalah mempersiapkan rancangan pembelajaran di luar prodi. Sebab melalui MBKM ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar sebanyak 40 SKS di luar perguruan tinggi atau 20 SKS di luar prodi tetapi dalam satu perguruan tinggi.
Untuk menyambut rancangan ini, perguruan tinggi, fakutas dan prodi harus bersinergi untuk mempersiapkan diri. “Yang harus disiapkan oleh prodi adalah menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka dan harus memfasilitasi penawaran MK pada mahasiswa. Sedangkan fakultas perlu untuk menyiapkan dokumen kerja sama dengan mitra yang relevan,”jelas Tri Sulis. Lebih detail, ia menjelaskan ada beberapa hal yang harus disiapkan prodi. Diantaranya adalah menyiapkan kurikulum, rekognisi, rancangan ekuivalensi, rancangan pembelajaran, prosedur administrasi, sistem informasi dan pembiayaan serta kesiapan untuk asesmen dan evaluasi.
Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si, assesor BAN-PT, memberikan gambaran terkait kesiapan sambut MBKM (foto: humas)
Ada beberapa skema yang ditawarkan melalui program MBKM. Skema pertama adalah skema 3+1, artinya tiga tahun belajar di prodi, dan satu tahun di luar program studi. Satu tahun di luar prodi mahasiswa bisa melakukan penelitian, pengabdian, perintisan bisnis, kuliah di luar negeri atau magang. Skema kedua adalah skema dua semester di luar program studi. Skema ini dilakukan dengan cara berkuliah di perguruan tinggi lain, magang LSM, magang lembaga pemerintahan, magang di perusahaan rintisan/multinasional. Skema ketiga, adalah skema magang enam bulan.
Terkait kesiapan prodi menyambut program MBKM ini, Kaprodi Ilmu Komunikasi, M.Himawan Sutanto, M.Si mengatakan prodinya siap menghadapi tantangan MBKM. “Secara kurikulum prodi Ikom sudah melakukan beberapa hal yang sesuai MBKM, misal program magang, proyek pengembangan desa wisata, dan tugas akhir karya yang membuka peluang untuk MBKM. Saat ini prodi Ikom juga tengah menyiapkan pertukaran mahasiswa kerjasama dengan asosiasi (ASPIKOM, red),”ungkap Himawan. Kaprodi Ilmu Pemerintahan, M.Kamil, M.A juga menyatakan kesiapan prodinya, terlebih bagi prodi IP konsep MBKM ini bukan sesuatu yang baru. Sebelum kebijakan kementrian ini disampaikan, prodi IP sudah mengadakan program pembelajaran di luar perguruan tinggi melalui sistem kredit transfer selama satu tahun di perguruan tinggi luar negeri, juga magang riset di sejumlah instansi pemerintahan, partai politik, LSM dan pihak swasta. “Insya Allah prodi Ilmu Pemerintahan sudah siap dan tinggal memperkuat aktivitas agar (program ini, red) makin bermanfaat bagi mahasiswa dan institusi,”tutur Kamil.(wnd)