HIMAKS Gelar Diskusi “SocioTalk” Angkat Isu Sosial di Lingkungan Masyarakat
Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang (HIMAKS UMM) menyelenggarakan diskusi “SocioTalk” yang bertemakan “Understanding Social Issues, Creating Better Solutions” pada jumat (22/5) di Gio Cafe yang diikuti seluruh mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial angkatan 24 & 25. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Bapak Eko Rizqi Purno Widodo, MSW dan sekaligus menjadi narasumber. Dalam sambutanya beliau mengapresiasi kegiatan SocioTalk yang memiliki impact besar dalam perkembangan intelektual mahasiswa untuk melihat realitas sosial yang sedang ramai di lingkungan sekitar, “Mewakili Kepala Prodi Kesejahteraan Sosial saya menyampaikan apresiasi penuh kepada HIMAKS yang telah membuat kegiatan ini dengan proper sekali dan juga kegiatan ini membuka pandangan mahasiswa terhadap realitas sosial di lingkungan sekitar.” Diskusi ini dimulai dari pemaparan materi oleh Eko Rizqi Purno Widodo, MSW tentang “Human Right, Social Problem, And Solution” beliau membahas permasalah sosial yang terjadi akibat paradigma digital, sehingga generasi sekarang mengalami paradox digital yang berdampak pada kemampuan sosial generasi sekarang. Dalam hal ini beliau turut memperlihatkan banyaknya dampak buruk dari perkembangan digital pada generasi muda, dari banyaknya kasus bunuh diri, kemampuan sosial, serta menurunya kemampuan kognitif generasi sekarang. Tidak hanya diskusi namun kegiatan Socio Talk juga memiliki sesi Focus Group Discussion (FGD), dalam sesi FGD ini peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan studi kasus tentang permasalahan sosial yang sedang ramai di lingkungan masyarakat, dan para peserta diharapkan mampu menganalisa serta memecahkan masalah dari studi kasus yang diberikan. Sesi berlangsung sangat menarik karena selama kegiatan muncul banyak perspektif menarik dan cara memecahkan masalah yang inovatif dari para peserta. Dari kegiatan diskusi ini diharapkan para peserta mampu memperkuat kepekaan sosialnya yang mendorong lahirnya pekerja sosial yang kompeten, serta mampu menjadi solutor dari lingkungan masyarakat khususnya dalam masalah masalah sosial.
Dilema Two-Level Games Indonesia di Board of Peace 2026: Pakar HI UMM Perkenalkan “Diplomasi Kapiler” sebagai Solusi
Masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace 2026 menorehkan prestasi sekaligus melahirkan ujian berat bagi diplomasi domestik. Langkah strategis di panggung dunia tersebut memicu gelombang pro-kontra yang masif di ruang publik digital. Fenomena ini dibedah secara tuntas dalam International Conference on Collaboration and Development (IUCCD) 2026 yang digelar oleh Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (HI UMM) bersama Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) Malaysia, di Ruang Sidang Senat UMM, Kamis (22/5). Hadir sebagai Keynote Speaker, pakar HI UMM, Dyah Estu Kurniawati, memaparkan materi bertajuk “Rethinking Foreign Policy in the Digital Era: From Two-Level Games to Capillary Diplomacy.” Ia menyoroti bahwa Indonesia saat ini sedang terjebak dalam dilema nyata yang sangat presisi jika dibedah menggunakan teori Two-Level Games (Permainan Dua Tingkat). Anatomi Dilema Two-Level Games Indonesia Dalam penjelasannya, Dyah Estu memaparkan bahwa kompleksitas dunia siber membuat pemerintah tidak bisa lagi merumuskan kebijakan luar negeri secara sepihak di balik meja birokrasi. Bergabungnya Indonesia di Board of Peace 2026 menuntut keahlian pemerintah dalam bermain di dua level sekaligus. “Pemerintah telah menjalankan diplomasi dua tingkat, yaitu public and states actor diplomacy. Karena itu, dalam mengatur kebijakannya, pemerintah perlu menjangkau dan meyakinkan negara lain sekaligus meninjau penerimaan publik di internal negaranya sendiri,” jelas Dyah. Di satu sisi (Level Internasional), Indonesia harus menunjukkan kemampuan dan komitmen politiknya di hadapan negara-negara dunia. Namun di sisi lain (Level Domestik), pemerintah dihadapkan pada derasnya arus kritik dan tuntutan transparansi dari masyarakat yang mengalir deras di ruang publik digital. Ketika kesepakatan di ranah domestik gagal diraih, legitimasi Indonesia di tingkat global dipertaruhkan. Sebagai jalan keluar dari kebuntuan state-centered (berpusat pada negara) tersebut, Dyah Estu memperkenalkan konsep baru yang disebut Diplomasi Kapiler. Di era digital, diplomasi harus bergeser paradigma: tidak lagi kaku dan eksklusif milik negara saja, melainkan harus mengalir secara organik hingga ke level akar rumput (public level). Diplomasi Kapiler menuntut keterlibatan publik secara masif melalui digital diplomacy untuk menjembatani kesenjangan antara ambisi global pemerintah dan pemahaman masyarakat di dalam negeri. Urgensi Akademis: Mengapa Konsep Ini Wajib Dikaji? Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa Hubungan Internasional, pergeseran dari Two-Level Games konvensional menuju Diplomasi Kapiler ini bukan sekadar tambahan literatur, melainkan instrumen wajib untuk memahami realitas politik hari ini. Jika studi HI klasik terlalu berdasar pada diplomasi formal antar-negara, era digital mengharuskan akademisi untuk memperluas pisau analisisnya ke arah sosiologi digital dan gerakan publik digital. Dengan mengabaikan aspek kapiler dari diplomasi modern ditakutkan akan membuat analisis akademis menjadi tidak relevan dengan realitas kebijakan luar negeri yang kini kerap dipengaruhi oleh opini publik digital. Hal ini diamini oleh para peserta IUCCD 2026 yang hadir dari berbagai universitas, seperti UNISZA, UNAIR, dan UII. Konsep yang ditawarkan Dyah Estu dinilai membuka cakrawala baru yang sangat mendesak untuk diteliti lebih lanjut. Teori yang disampaikan dalam seminar ilmiah ini langsung memantik diskusi hangat dan respon kritis dari para peserta IUCCD. Salah satu perwakilan mahasiswa menyatakan bahwa konsep Diplomasi Kapiler ini adalah jawaban atas kegelisahan akademis mahasiswa HI selama ini. “Pernyataan Ibu Dyah mengenai Two-Level Games Indonesia di Board of Peace 2026 ini membuktikan bahwa domestik dan internasional sudah tidak ada sekatnya lagi karena internet. Konsep Diplomasi Kapiler yang beliau perkenalkan menurut kami sangat penting dan krusial untuk dikaji lebih dalam oleh mahasiswa,” ungkap salah seorang peserta konferensi. Ia menambahkan bahwa konsep ini memberikan sudut pandang baru yang sangat kaya untuk dijadikan bahan riset, skripsi, maupun jurnal ilmiah ke depan. “Kami melihat konsep ini sebagai ruang riset yang sangat luas. Mahasiswa HI tidak boleh lagi gagap melihat bagaimana netizen atau gerakan akar rumput bisa mempengaruhi kepatuhan Indonesia di lembaga internasional. Apa yang disampaikan Ibu Dyah adalah framework baru yang wajib kami bedah lebih dalam di ruang-ruang diskusi kampus,” tambahnya. Melalui momentum IUCCD 2026, FISIP UMM kembali membuktikan perannya sebagai pelopor pemikiran HI yang progresif, membekali mahasiswa dengan sosial kapital berupa daya nalar kritis untuk merespons dinamika isu global terkini.
HI UMM dan UNISZA Malaysia Gelar IUCCD 2026, Dorong Mahasiswa Kuasai Sosial Kapital di Level Global
Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (HI UMM) berkolaborasi dengan Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia (UNISZA) menggelar International Conference on Collaboration and Development (IUCCD) pada hari Kamis, 22 Mei 2026 di Ruang Sidang Senat Universitas Muhammadiyah Malang. Forum akademik internasional ini diikuti oleh Mahasiswa dari Program Studi Hubungan Internasional lintas universitas: Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Sultan Zainal Abidin Malaysia (UNISZA), serta Universitas Muhammadiyah Malang sebagai tuan rumah. Kegiatan ini diproyeksikan sebagai wadah implementasi studi diplomasi sekaligus ruang kritis bagi generasi muda dan akademisi dalam merespons dinamika isu sosial global terkini. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMM, Fauzik Lendriono, menegaskan bahwa lanskap kompetisi yang dihadapi mahasiswa saat ini telah melekat pada level global tanpa batasan geografis maupun lokal-nasional. Oleh karena itu, ia berharap IUCCD dapat dioptimalkan dengan baik sebagai ajang bertukar pikiran serta memperkuat jejaring akademik (academic networking). “Mengacu pada konsep social capital dari Francis Fukuyama, mahasiswa Hubungan Internasional wajib memiliki tiga instrumen utama, yaitu kecakapan (skill) diplomasi, perluasan jejaring internasional melalui kemampuan komunikasi yang kuat, serta internalisasi norma atau attitude yang baik,” ujar Fauzik saat membuka forum tersebut. Senada dengan hal itu, Kepala Prodi HI UMM, Hafid Adim Pradana, menambahkan bahwa IUCCD hadir sebagai momen strategis bagi mahasiswa untuk mengasah kompetensi diplomatis, meningkatkan daya nalar kritis, sekaligus melahirkan gagasan-gagasan konstruktif demi perkembangan ilmu Hubungan Internasional ke depan. Pergeseran Paradigma dalam memahami Diplomasi: Menuju Diplomasi Kapiler Dalam sesi seminar ilmiah, hadir sebagai Keynote Speaker, Dyah Estu Kurniawati, yang memaparkan materi bertajuk “Rethinking Foreign Policy in the Digital Era: From Two-Level Games to Capillary Diplomacy.” Ia menyoroti bahwa aktivitas diplomasi kontemporer tidak lagi kaku dan terbatas pada aksi aktor negara (state actors) semata. Kompleksitas permasalahan dunia menuntut adanya pelibatan publik secara masif melalui digital diplomacy. Sebagai pisau analisis, ia menyajikan studi kritis terhadap bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace 2026 melalui kacamata paradigma two-level games. Langkah Indonesia di lembaga tersebut memicu banyak pro dan kontra di ruang publik, yang menunjukkan bahwa pemerintah perlu lebih cermat dalam merumuskan kebijakan luar negeri. “Pemerintah telah menjalankan diplomasi dua tingkat, yaitu public and states actor diplomacy. Karena itu, dalam mengatur kebijakannya, pemerintah perlu menjangkau dan meyakinkan negara lain sekaligus publiknya sendiri,” jelas Dyah. Di era digital, ia memperkenalkan konsep Diplomasi Kapiler sebuah bentuk diplomasi yang menyebar secara organik hingga ke level akar rumput (public level) dan tidak lagi berpusat pada negara (state-centered). Tantangan Literasi Digital dan Komparasi Influencer Global Perspektif kritis mengenai dinamika era digital ini diperdalam oleh Keynote Speaker kedua, Suyatno Ladiqi, dari Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA). Ia menyoroti bagaimana disrupsi teknologi, khususnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), telah mengubah total cara manusia memproses informasi dan membangun pengaruh di ruang digital. Suyatno memberikan otokritik tajam mengenai fenomena pembuat konten (content creator) atau influencer di Indonesia jika dibandingkan dengan luar negeri. Menurutnya, terdapat kesenjangan substansi yang cukup kentara dalam pemanfaatan ruang digital tersebut. “Ada perbedaan kultural yang kontras. Influencer di luar negeri cenderung memiliki basis pengetahuan yang lebih dalam dan berbasis data, mereka tidak hanya mengandalkan paras yang menawan. Sebaliknya, di Indonesia, tren digital masih cenderung didominasi oleh konten yang hanya mengandalkan aspek fisik atau paras semata,” ungkap Suyatno. Suyatno juga menjelaskan bahwa fenomena ini berkaitan erat dengan bagaimana masyarakat merespons kemudahan teknologi seperti AI. “Dulu, kita harus melakukan usaha yang lebih keras, riset yang mendalam, untuk mendapatkan sebuah informasi berkualitas. Sekarang, dengan adanya AI, semua informasi bisa didapatkan secara instan dalam hitungan detik. Tantangannya adalah bagaimana kemudahan ini tidak membuat kita malas berpikir kritis, melainkan seharusnya memotivasi kita untuk menghasilkan gagasan yang lebih berbobot,” tambahnya. Melalui kehadiran para pakar dari kedua negara, forum IUCCD ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai ruang diskusi teoretis, melainkan menjadi inkubator bagi lahirnya para diplomat muda yang peka, kaya akan literasi, dan responsif terhadap pergeseran arah politik serta teknologi global.