Pakar Politik Islam UMM Bongkar Populisme di Indonesia
Rabu, 21 Desember 2022 08:35 WIB Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Populisme merupakan konsep yang disematkan pada gerakan Islam di Indonesia belakangan ini mengiringi beberapa rangkaian politik elektoral baik di level lokal maupun nasional. Ihwal penyematan ini dilatarbelakangi oleh penggunaan identitas keagamaan yang mengesankan gerakan yang dirancang oleh beberapa elite dari kalangan Islam merupakan gerakan eksklusif. Gerakan ini untuk sementara waktu membuahkan hasil yang ditunjukkan dengan kemenangan salah satu pasangan dalam Pilkada di DKI Jakarta pada 2017. Prof. Syamsul Arifin, M.Si saat menyampaikan Keynote Speech di Diskusi Akhir Tahun FISIP UMM. (foto/Udin). Benang merah tersebut disampaikan secara ringkas dan jelas oleh Prof. Syamsul Arifin, M.Si selaku Pakar politik Islam UMM yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor 1 UMM Malang dalam Diskusi Akhir Tahun FISIP UMM. Bertindak sebagai keynote speech dalam kegiatan yang bertemakan “Politik Identitas Dalam Pemilu 2024: Tantangan Masa Depan Demokrasi Indonesia” Syamsul meletakkan populisme sebagai suatu gerakan yang seharusnya memberi manfaat positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia mengingat pandangan Muslim mainstream menerima demokrasi baik sebagai suatu fakta sejarah maupun karena dari sisi teologis, islam dan demokrasi tidak perlu diletakkan dalam posisi yang saling berhadapan. Lebih lanjut Syamsul mengungkapkan bahwa sukses dalam politik elektoral, gerakan populisme Islam terus dirawat yang nantinya menjadi suatu strategi permanen dalam kontestasi politik elektoral di tingkat nasional. Populisme Islam bagi sebagian kalangan dikhawatirkan dapat menghalangi perkembangan demokrasi di Indonesia yang sejatinya masih dalam proses transisi menuju konsolidasi demokrasi. Salah satu ancaman populisme islam melalui kehadiran politik identitas. Berkaca dari kasus Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres 2019 menunjukan bahwa populisme berwajah politik identitas begitu terasa dengan kuat sebagai strategi politik memobilisasi suara. Dampaknya pembilahan sosial dimasyarakat begitu terasa sehingga mengakibatkan runtuhnya kohesi sosial di Indonesia. Syamsul menambahkan bahwa agar populisme islam memberikan manfaat bukan justru menghasilkan politik identitas yang justru mengakibatkan polarisasi yang dalam ditengah masyarakat diperlukan reorientasi. “diskursus populis yang diusung oleh elite harus terarah dalam upaya memberikan kesadaran kepada publik bahwa agenda-agenda utama reformasi seperti penegakan hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, pemberdayaan ekonomi rakyat. Sejauh ini diskursus populis beserta aksi turunanya masih terperangkap pada isu-isu primordialistik yang acapkali muncul dalam kontestasi politik elektoral. Jika masih terperangkap dengan isu-isu demikian, maka wajar jikamuncul kekhawatiran populisme Islam akan menjadi ancaman bagi demokrasi, “tutup Syamsul.(*/its)
Refleksikan Politik Identitas di Indonesia, FISIP UMM Gelar Diskusi Akhir Tahun
Rabu, 21 Desember 2022 07:32 WIB Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malang, 21 Desember 2022 FISIP UMM menutup rangkaian kegiatan pengembangan forum ilmiah dengan melaksanakan Diskusi Akhir Tahun. Dengan mengambil Tema “Politik Identitas Dalam Pemilu 2024: Tantangan Masa Depan Demokrasi Indonesia” ini merupakan kontribusi FISIP UMM dalam membuat politik Indonesia bisa lebih bermartabat dengan mengupas salah satu problem utama dalam pemilu Indonesia yakni hadirnya politik Identitas. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula GKB 4 Lantai 9 UMM Malang menghadirkan Prof. Syamsul Arifin, M.Si (Wakil Rektor I UMM) sebagai Keynote Speech dan 3 pembicara utama yakni Dr. Asep Nurjaman, M.Si (Ilmu Pemerintahan UMM), Vidiayandika Djati Perkasa (Peneliti Senior CSIS) dan Dr. Farid Rusman, M.Si (Ilmu Komunikasi UMM). Prof. Dr. Muslimin Machmud, M.Si (Dekan FISIP UMM) dalam pembukaan kegiatan Diskusi Akhir Tahun. (foto:Udin) Dihadapan kurang lebih 150 peserta yang berasal dari mahasiswa dan dosen-dosen FISIP UMM, Prof.Muslimin Machmud, M.Si selaku Dekan FISIP UMM dalam sambutan sekaligus membuka acara menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari upaya merefleksikan kondisi politik nasional yang salah satunya terancam oleh politik identitas. “tema politik identitas menjadi salah satu isu utama menjelang pemilu 2024 sehingga sangat perlu didiskusikan lebih jauh. Politik identitas adalah hal yang sangat wajar dalam negara demokrasi karena ada ruang bagi ekspresi primordial (ras, suku, agama, ideologi politik) diperjuangkan oleh masing-masing individu atau kelompok. Politik identitas itu terbukti jadi strategi politik yang efektif dan efisien sehingga wajar sering digunakan dalam pemilu, “terang Muslimin. Muslimin menambahkan bahwa politik identitas itu perlu dijelaskan secara jernih dan objektif apakah boleh digunakan atau tidak dalam pemilu. Ini mendesak mengingat ada masyarakat yang pro dan kontra terkait penggunaan politik identitas dalam pemilu. Perlu pendefinisian lebih rasional batas-batas sejauhmana politik identitas dapat digunakan agar tidak kontraproduktif dengan semangat pemilu untuk menghasilkan kepemimpinan politik yang representatif melalui proses politik yang menyatukan bukan justru memecah belah kohesi sosial bangsa Indonesia. “Karena itu kegiatan ini penting untuk mendudukan secara jernih bagaimana idealnya politik identitas bekerja dalam situasi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, “tutup Muslimin. (*/its)