FISIP adalah Fakultas Tanpa Diskriminasi
Selasa, 25 Februari 2020 10:07 WIB Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kesan berbeda terjadi dalam gelaran yudisium FISIP untuk wisuda periode I tahun 2020. Sejumlah dosen tampak menahan haru saat dekan memanggil sejumlah calon wisudawan non muslim untuk memberikan testimoni. Ya, peraih gelar terbaik III FISIP UMM, Theresia Yula, sarjana lulusan Prodi Kesos adalah seorang non muslim. Theresia mengatakan berkuliah di FISIP, meskipun ia non muslim, namun ia diperlakukan sangat baik. “ Saya meskipun non muslim, namun sangat senang kuliah di FISIP. Tidak ada perbedaan yang saya rasakan, bahkan saya merasa cukup diistiewakan. Pernah ada adek tingkat di sekolah menengah yang tanya ke saya apakah UMM hanya untuk Islam saja. Saya katakan UMM untuk semua agama. Terimakasih FISIP,” tutur Theresia. Theresia dan Yosua memberikan testimoni kuliah di FISIP di depan ratusan peserta yudisium (foto: wnd) Selain Theresia, Yosua Lase, sarjana dari Prodi Ilmu Komunikasi juga diminta untuk bertestimoni. Yosua yang berasal dari Kupang ini mengatakan ia sangat terkesan kuliah di FISIP. Ia juga sepakat jika di FISIP tidak ada diskriminasi. “Saya diperlakukan sama saja dengan yang muslim. Tidak ada perbedaan perlakuan baik dari teman mahasiswa atau dosen. Ini membuat saya lebih percaya diri dan senang kuliah disini. Untuk siapapun, atau agama apapun, kuliah di UMM adalah pilihan terbaik,”tambah Yosua. Sebenarnya bukanlah hal yang asing ketika ada banyak mahasiswa non muslim yang berkuliah di UMM. UMM adalah kampus yang ramah terhadap semua agama, tak terkecuali di FISIP. Tak hanya untuk semua agama, FISIP UMM juga menerima berbagai suku bangsa bahkan kewarganegaraan. “Di FISIP kami mengedapankan toleransi dalam pembelajaran. Semua boleh belajar disini, karena ilmu itu untuk semua.Mau yang berbeda agama, ataupun berbeda suku silakan saja. Kami terbuka kepada perbedaan. Karena perbedaan itu adalah resonansi dari sikap peduli kami pada keberagaman,” ungkap Dekan FISIP. Semangat ini sejalan dengan tauladan yang diberikan oleh pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan. Dahlan sejak awal berdakwah, bersedia memberikan ilmu tanpa melihat latar belakang penerimanya. Dahlan menggunakan serambi masjid agung untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang tidak dapat belajar di surau-surau tempat pengajian yang berjadwal tetap. Ahmad Dahlan juga membangun asrama untuk menerima murid-murid dari luar kota dan luar daerah. Juga membangun surau untuk menambah kemakmuran kampung Kauman dalam bidang pengajian dan pendidikan pada masa itu. Peran dalam pendidikan berbasis kesetaraan gender juga diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan, yang dikenal sebagai Hooge School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi Kweek School Muhammadiyah (sekarang dikenal dengan Madrasah Mu’allimin (khusus laki-laki), yang bertempat di Patang puluhan kecamatan Wirobrajan dan Mu’allimaat Muhammadiyah (khusus Perempuan), di Suronatan Yogyakarta. (wnd)
Masa Studi Jadi Penentu Gelar Lulusan Terbaik Yudisium Periode I/2020
Selasa, 25 Februari 2020 09:51 WIB Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Momen yudisium adalah momen rutin yang diselenggarakan oleh seluruh fakultas di UMM untuk menandai kelulusan sarjana. Begitu pula yudisium FISIP sebagai seremoni kelulusan sarjana dari seluruh prodi FISIP secara resmi. Yudisium untuk wisuda periode I 2020 diadakan pada hari ini Selasa, 25 Februari 2020 di Aula BAU UMM. Sejumlah 120 calon wisudawan dan wisudawati dari seluruh prodi di FISIP mengikuti prosesi yudisium. Berfoto bersama ketiga lulusan terbaik (ki-ka : Theresia, Dekan FISIP, Ahmad Bagus, Dania) Gelar terbaik fakultas adalah gelar yang cukup bergengsi di kalangan mahasiswa. Jika biasanya pada sejumlah prosesi sebelumnya sejumlah prodi mengisi posisi dalam gelar bergengsi tersebut, namun kali ini perolehan gelar terbaik diborong oleh Prodi Kesos. Terbaik ketiga disandang oleh Theresia Yula Virginawati, angkatan 2016 dengan perolehan IPK 3,73. Terbaik kedua diperoleh oleh Ahmad Bagus Arjuna dengan IPK 3,85 dan terbaik pertama diraih oleh Dania Putri Arifiana dengan IPK 3,88. Ketiga terbaik tingkat prodi IKS ini sekaligus menjadi peroleh seluruh gelar terbaik fakultas karena memiliki indeks yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat lain. Indeks tinggi ini selain dipengaruhi oleh jumlah IPK juga dipengaruhi oleh lama masa studi. Ketiga lulusan terbaik tersebut merupakan mahasiswa angkatan 2016, yang artinya memiliki masa studi tercepat, tidak sampai empat tahun. Masa studi kali ini menjadi faktor yang cukup signifikan bagi penentuan gelar terbaik. Dr.Rinikso Kartono, M.Si, dekan FISIP UMM dalam sambutannya mengingatkan calon wisudawan akan jasa orang tua khususnya ibu dalam perjalanan hidup calon wisudawan. “Keberhasilan anda hingga titik ini, separoh di dalamnya adalah berkat doa ibu anda. Jangan pernah khianati ibu anda, jadilah yang terbaik versi anda. Kebanggaan kami adalah apabila semua anak-anak kami ini bisa sukses, bisa bekerja sesuai passionnya dengan baik dan tentunya berbakti pada orang tua,”ungkap dekan FISIP. Dalam yudisium kali ini, kandidat doktor ilmu sosial UMM, Sulismadi, M.Si menyampaikan sebuah orasi menarik berkaitan dengan paradigm smart city. Sulismadi mengatakan Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang berbeda baik dari segi budaya maupun ketersediaan infrastruktur. Maka dalam perencanaan smart city harus berpedoman pada kebutuhan, kondisi, dan visi misi daerah. Oleh karena itu perencanaan smart city harus dimulai dari desa. (wnd)
Sambut Tantangan Kampus Merdeka, FISIP Adakan Workshop Akreditasi
Rabu, 05 Februari 2020 11:12 WIB Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dalam rangka meningkatkan kesiapan prodi dan fakultas, FISIP UMM mengadakan workshop persiapan akreditasi program studi 4.0. Asesor BAN-PT yang juga Kepala BPM UMY, Dr.Suranto, M.Pol menjadi pemateri untuk workshop ini. Workshop diikuti oleh seluruh dosen FISIP di Aula GKB 4 lantai 4 pada 4 Februari 2020. Workshop diadakan selama sehari, dari pagi hingga sore hari. (ki-ka): Wakil Rektor 1, Dekan FISIP, dan pemateri pada sesi workshop akreditasi prodi Wakil Rektor 1 UMM, Prof. Dr Syamsul Arifin, M.Si mengatakan saat ini, seiring dengan kebijakan menteri baru, akreditasi 4.0 harus disiapkan dengan matang. Kebijakan Belajar Merdeka yang disampaikan oleh Menteri Nadiem Makariem menghasilkan sejumlah konsekuensi yang harus diantisipasi oleh UMM, tak terkecuali oleh FISIP UMM sebagai bagian dari kampus putih. Untuk menjawab tantangan atau konsekuensi kebijakan tersebut harus ada kolaborasi antara universitas dengan berbagai pihak di luar kampus untuk menciptakan prodi-prodi baru. Melalui kebijakan ini, kesempatan bagi perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan B untuk bekerja sama dengan organisasi dan/atau QS top 100 World Universities lebih terbuka. “Tantangannya makin berat, khususnya untuk kampus swasta. Dalam hal akreditasi, ini juga harus diantisipasi oleh karena itu kita harus mempersiapkan akreditasi 4.0 dengan lebih maksimal,”ungkap guru besar asli Madura ini. Dekan FISIP UMM, Dr.Rinikso Kartono, M.Si juga mengatakan workshop ini penting untuk supporting prodi. “Semua dosen harus tahu bagaimana mengerjakan sembilan standard untuk akreditasi prodi karena akreditasi adalah tanggung jawab semuanya, bukan hanya tanggung jawab kaprodi dan sekprodi,” tutur Rinikso. Pemateri Dr Suranto dalam pemaparannya menyampaikan apa saja tantangan yang akan dihadapi prodi pasca kebijakan kampus merdeka. Kampus merdea membuka peluang bagi prodi untuk membuat prodi baru, ini akan memberi dampak pada kampus kecil yang akan kehilangan jumlah mahasiswa. Selain itu ia juga menyebut perlu ada inovasi dalam proses rekrutmen mahasiswa dan peningkatan mutu internal sebab kebaijakan saat ini akan mempermudah PTN untuk leluasa mmengembangkan, merekrut, mengelola finansial sendiri. Selain itu bagi prodi S1 juga harus ada konversi 40 sks dengan kegiatan diluar kampus. “Kebijakan ini cukup menantang yang artinya kita harus menyiapkan mahasiswa untuk meningkatkan skill dan mengambil mata kuliah lintas prodi. Namun hal ini perlu diwaspadai karena dikhawatirkan dunia kampus hanya akan memproduksi kelas pekerja yang menghamba pd kelas kapitalis,” jelas Suranto. Dalam workshop tersebut, Dr.Suranto menyarankan agar kampus segera membuat kebijakan kurikulum lintas prodi dan meningkatkan kerjasama lembaga lain terkait prodi yang ada. (wnd)
Koordinasi Awal Semester Tingkatkan Semangat Dosen
Sabtu, 01 Februari 2020 09:49 WIB Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dalam rangka meningkatkan sinergi dalam memberikan layanan akademik terbaik untuk mahasiswa, hari ini (2/1) FISIP UMM mengadakan koordinasi persiapan perkuliahan. Koordinasi ini diadakan di Ruang Sidang FISIP dan mengundang 100 dosen FISIP baik dari unsur dosen tetap yayasan, dosen perjanjian khusus (DPK) dan dosen luar biasa (LB). Pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah dosen-dosen baru FISIP dari unsur praktisi yang akan memperkuat human resources akademik FISIP UMM. Koordinasi ini bertujuan selain meningkatkan sinergi juga menjadi upaya responsif terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang baru. Perkuliahan di FISIP UMM akan dimulai pada 10 Februari 2020 sampai 13 Juni 2020. Koordinasi Awal Semester FISIP UMM di R.611 Wakil Dekan 1 FISIP UMM, Dr. Dyah Estu Kurniawati, M.Si mengatakan bahwa kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim terkait konsep Merdeka Belajar harus disikapi secara apresiatif oleh insan akademika UMM, khususnya FISIP UMM. Dyah mengatakan untuk mewujudkan konsep merdeka belajar ini dosen diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi semua. Dosen juga harus memperkuat target pembelajaran dengan fokus pada prinsip 4 C yaitu critical thinking, creative, collaborative dan communicative. “Peningkatan kualitas dosen juga perlu sekali dilakukan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan baik di level fakultas, universitas atau pelatihan mandiri,” ungkap doktor alumni UGM ini. Wakil Dekan II, Dr. Tutik Sulistyowati, M.Si, peningkatan kualitas dosen juga berkaitan dengan jabatan fungsional. Wadek II mendorong dosen-dosen yang belum memiliki kepangkatan untuk segera mengurus kepangkatan dan peningkatan jabatan fungsionalnya. “Fakultas akan memfasilitasi dosen-dosen yang belum memiliki kepangkatan dengan akan mengadakan Jafung Camp, insya Allah Maret nanti ya. Sebab nanti pembimbing skripsi minimal harus memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli atau AA,” jelasnya. Satu catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perkuliahan untuk semester ke depan adalah layanan. Mengajar tidak sekedar memberikan ceramah akademik namun juga memberikan layanan berupa keteladanan dalam mengajar. Dosen harus berkomitmen dengan jadwal kuliah yang sudah diamanahkan, sekaligus konsisten dengan RPS yang sudah dibuat. “Mengajar itu intinya adalah mendiseminasikan pengalaman kepada mahasiswa, bukan hanya presentasi materi dosen di depan kelas,” pungkas Dekan FISIP, Dr.Rinikso Kartono, M.Si. Pertemuan koordinasi perkuliahan ini diakhiri dengan pertemuan khusus dengan dosen-dosen muda FISIP. Dosen-dosen muda adalah “keberlanjutan energi” FISIP UMM di masa mendatang. Oleh karena itu dosen muda diharapkan harus lebih proaktif memaksimalkan energi mudanya untuk memperbanyak karya khususnya karya akademik. (wnd)
FISIP Kumpulkan Pakar Keilmuan, Kaji Prospek Sospol di Era Jokowi
Rabu, 18 Desember 2019 17:00 WIB Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Seminar Nasional bertema ‘Prospek Pembangunan Sosial Politik Indonesia Di Era Jokowi Jilid II’ diadakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Seminar ini mengajak mahasiswa untuk berdiskusi terkait pembangunan sosial politik saat ini, Selasa (18/12). Menghadirkan Prof. Dr. Muhadjir Effendi sebagai Keynote Speaker, serta sembilan narasumber dari sejumlah tokoh nasional dan pakar di bidangnya. Salah satunya Dr. Vina Salviana DS, M.Si yang hadir dengan tema menarik mengenai kesejahteraan sosial bagi perempuan. Pada tahun 2018 kemiskinan di perkotaan mencapai 6,89%, di pedesaan 13,10% dimana kemiskinan di era Jokowi telah mengalami penurunan. Hal ini disampaikan Vina ketika membuka materi mengenai kesejahteraan sosial perempuan. Ia juga mengatakan bahwa jumlah keluarga miskin saat ini mencapai sekitar 25 juta, dengan rata-rata pendapat yaitu 1.990.170,00 rupiah. Dilihat dari per rumah tangga, rata-rata keluarga miskin dengan pendapat di bawah 2 juta ini merupakan keluarga yang dipimpin oleh perempuan (single parent). Dengan jumlah keluarga (anak) rata-rata 4-5 anggota. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa kesejahteraan sosial bagi perempuan belum sepenuhnya terpenuhi. Lalu, apa sebenarnya faktor yang membuat sebuah keluarga yang dipimpim perempuan belum mendapat kesejahteraan sosial yang layak. Posisi perempuan sebagai orangtua tunggal merupakan faktor utama, dimana beban tanggungjawab keluarga hanya dipikul oleh satu orang. Dr. Vina dalam materinya menyampaikan, dari data tahun 2016 keluarga miskin yang dipimpin perempuan mencapai 1,2 juta dengan persentase 11,03%. Jika diproyeksi per tahun 2019 maka terdapat 4.520.568 juta keluarga. “Ini suatu gambaran bagaimana suatu yang miskin itu lebih banyak perempuan. Karena perempuan itu sudah dengan anak-anaknya single parent dan punya anak 4 sampai 5 rata-rata tadi,” ungkap Dr. Vina dalam pembahasannya. Buta aksara menjadi faktor kedua yang mempengaruhi tingkat kemiskinan keluarga dengan pemimpin perempuan. Persentase buta aksara tertinggi yaitu diwilayah Papua dengan 22,8%. Buta aksara yang dialami perempuan dengan usia diatas 45 tahun keatas ini memengaruhi dalam proses pendidikan anak dan administrasi tertentu. Faktor ketiga yaitu gizi buruk yang dialami balita dalam keluarga yang dipimpin perempuan dengan persentase 17,7%. Faktor keempat adalah kekerasan rumah tangga. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Kekerasan rumah tangga merupakan faktor terbentuknya keluarga single parent. Pertanyaan berikutnya, dimanakah para politisi perempuan yang duduk di kursi parlement? “Pertanyaannya politisi-politisi perempuan yang duduk di parlement, mereka kan punya konstituen. Mereka juga berada di parlement karena partai,”ungkap Dr. Vina Dalam pembahasannya Dr. Vina juga menyampaikan, apakah penting pendidikan politik dalam partai politik. Nyatanya partai politik saat ini hanya memberikan pendidikan kaderisasi, bukan mengenenai pendidikan politik yang terutama berbasis sensitifitas gender. Pendidikan. Pendidikan politik berbasis sensitifitas gender merupakan langkah awal yang harusnya diterapkan partai politik. Langkah berikutnya dengan menguatkan konstituen melalui program yang berpihak kepada kepentingan perempuan. Dimana pendidikan dan penguatan konstituen ini dapat membentuk pola pikir dan fokus mengenai perempuan dalam meningkatkan kesejahteraannya. “Mudah-mudahan politisi kita, yang perempuan maksud saya, mau turun gunung ya, memperhatikan kaum perempuan yang sebetulnya banyak mengalami masalah di Indonesia,” harapan Dr. Vina saat mengakhiri materi yang disampaikan. Selain Vina, delapan pakar turut mengkritisi melalui analisa secara praktis dan teoritis. Diantaranya yaitu; Prof. J. Krishadi (Peneliti Semkar CSIS), Dr. Mohamad Sobary (Budayawan), Dr. Oman Sukmana, M.Si (Pakar Gerakan Kesejahteraan Sosial), Dr. Wahyudi, M.Si (Pakar Implantasi Budaya Nusantara), Muslimin Machmud, Ph.D (Pakar Komunikasi Tradisional FISIP UMM), Budi Suprapto, Ph.D (Pakar Komunikasi Politik FISIP UMM), Dr. Fauzik Lendryono (Manajemen Organisasi Pelayanan Sosial FISIP UMM) Pakar komunikasi politik FISIP UMM, Budi Suprapto, Ph.D., mengkritik permasalahan oligarki. “Oligarki tidak lepas dari kehidupan kita, saat ini media juga menjadi alat bagi oligarki dalam merengkuh kekuasaan. Lantas, Indonesia ini milik siapa? Ada kemungkinan terpilihnya Jokowi atas keinginan oligopoli media Indonesia. Media menduduki posisi strategis di infrastruktur politik, namun akhirnya disetir politik secara paksa sehingga terjadi agenda publik sehingga tidak sesuai dgn keinginan publik. Seperti yang terjadi pada penolakan UU-KPK dan RUU-PKS,”imbuhnya. Hal tersebut didukung dengan penelitiannya yang ditampilkan melalui slide di Dome UMM, disaksikan para peserta seminar nasional Prospek Pembangunan Sosial Politik Indonesia di Era Jokowi Jilid 2. (Sandra/Lely)
Kuliah Pemilu Bareng Eks Jurnalis TV One
Rabu, 13 November 2019 15:04 WIB Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kedua kalinya perkuliahan Marketing Politik di Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Muhammadiyah Malang mengundang pembicara dari luar kampus. Jika sebelumnya mengundang ketua KPUD Kota Malang, hari ini (13/11) mengundang Presiden Jurnalis Berhijab Indonesia, dan mantan Reporter News TV One, Nikmatus Shilolikhah, S.Ikom. Nikmah yang juga alumni Ilmu Komunikasi UMM angkatan 2010 ini diminta berbagi pengalaman saat meliput berita-berita di masa kampanye pemilu. Juga pengalamannya di Newsroom, sebelum liputannya ditayangkan di layar kaca. “Saya akui, banyak isu-isu di media massa saat pemilu itu akhirnya menguap sebab media harus menghormati nara sumber yg tidak ingin diberitakan,” papar Nikmah sambil memberikan beberapa contoh. Sebuah fakta yang mengejutkan disampaikan oleh Nikmah. Ternyata di Jakarta, media radio masih memiliki power untuk informasi produk politik. Begitu juga di desa pelosok, masyarakat masih menjadikan televisi sebagai salah satu rujukan informasi utama. Di akhir kuliah, Nikmah mengingatkan agar mahasiswa berhati-hati dengan hoax. Ia mengungkapkan tips agar terhindar dari berita hoax dan tidak menjadi penyebar berita hoax. “Minimal cek atau bandingkan dengan tiga media untuk memastikan keakuratan berita,”ungkap gadis yang saat ini menempuh studi S2 di salah satu kampus di Malang. Pengalaman nyata ini penting dibagikan kepada mahasiswa kuliah Marketing Politik untuk memberi literasi bagaimana proses media massa sebagai channel dalam komunikasi pemasaran. “Dalam bauran promosi itu salah satunya adalah publisitas yaitu melalui pemberitaan seputar produk politik. Oleh karena itu mahasiswa perlu tahu bagaimana fakta dalam proses pemberitaan seputar produk politik,” jelas Dr. Frida Kusumastuti, M.Si ,dosen pengampu kuliah Marketing Politik. (wnd/frd)
Komunikasi Sabet Prestasi Gold Medal Lomba Ideation Program
Jum’at, 01 November 2019 17:53 WIB Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prestasi membanggakan kembali diraih oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UMM. Kali ini juara pertama nasional dalam Ideation Program,sebuah kompetisi creative ide mahasiswa antar Perguruan Tinggi, akhirnya disabet oleh tim Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP. Dua mahasiswa tersebut, Almira Yuniar Kalyca dan Dizar Cahya Afriana berhasil membawa pulang gold medal dalam perlombaan tahunan yang diadakan di Universitas Padjajaran. Almira dan Dizar berhasilmenyisihkan 48 proposal dari perguruan tinggi se-Indonesia. Mereka lolos lima besar, bersanding dengan tim-tm dari kampus ternama seperti Unisoela Semarang, Unpad, dan UGM. Ideation Program sendiri diselenggarakan oleh Universitas Padjajaran setiap tahun.“Kami sangat terharu bisa mendapatkan ini. Pertama kali ikut ajang kompetisi, Alhamdulillah,” kata Almira dan Dizar, mahasiswa IKOM UMM angkatan 2018 . Berdua mereka membawakan ide dengan judul “Healing Through Art“. Almira dan Dizar patut berbangga karena mereka dinilai olehjuri profesional, yaitu Arya Kumbara (Brand Planning Manager at Iris Worldwide Indonesia), Harry Deje (Managing Director Content Influence at Wunderman Thompson), Lady Noor Chita Mawardi (CEO @ibunda.id layanan konseling psikologi online terbesar di Indonesia),dan Subekti Wirabhuana Priyadharma, M. A. (Dosen dan Peneliti dari Jurusan Manajemen Komunikasi). Tim yang menamai kelompoknya sebagai Tim Wolulas ini akhirnya berhasil meraih juara pertama setelah melewati proses seleksi, dan presentasi dengan brief baru. Almira menceritakan tahun ini Ideation Program mengusung tema “The Truth About Self-Harm”. Prosesnya, mula-mula para peserta diminta untuk membuat sebuah digital campaign. Tujuannya untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai self-harm, dan mengurangi stigma negatif mengenai self-harm. Kedua, pada final brief, peserta diminta membuat sebuah rencana event untuk para pelaku self-harm yang bertujuan agar mereka dapat berhenti melakukan self-harm. Untuk merealisasikan brief tersebut, tim Wolulas memanfaatkan media sosial Instagram dan Facebook dengan membentuk group discussion bertajuk #IAmWithYou. Almira dan Dizar juga membuat sebuah film pendek agar penonton ikut merasakan apa yang ada di pikiran self-harm, mengedukasi melalui infografis, menambah relawan melalui infografis, menambah relawan melalui discussion group dan layanan konsultasi gratis terkait self-harm. Atas prestasinya ini, Almira dan Dizar berhak membawa pulang gold medal, sertifikat dan uang pembinaan sejumlah lima juta rupiah. Dr. Frida Kusumastuti, M.Si, pembimbing tim Wolulas mengatakan prestasi Almira dan Dizar ini adalah sebuah start yang sangat baik.”Ini adalah pengalaman pertama mereka mengikuti lomba PR, bagi saya ini adalah sebuah awalan yang sangat baik. Semoga berikutnya mereka bisa semakin menambah panjang deret prestasi yang mengharumkan nama prodi, fakultas dan universitas tentunya,” harapnya. (wnd)
FISIP ‘Bangun’ DISKOTIK di Kampus
Sabtu, 12 Oktober 2019 10:40 WIB Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik The pursuit of knowledge is never ending, the day you stop seeking knowledge is the day you stop growing. Quotes populer dari Brandon Travis Ciaccio ini menjadi semangat Pusat Kajian Sosial Politik (PKSP) FISIP UMM untuk membumikan DISKOTIK. DISKOTIK ini adalah singkatan dari Diskusi Tematik yang diadakan secara rutin setiap dua bulan sekali. Hari ini (12/10), DISKOTIK digelar di R.611 GKB 1 UMM. Menghadirkan dua pembicara, ilmuwan muda FISIP, Achmad Apriyanto,M.Si dan Peggy Puspa Haffsari, M.Sc, M.Si. Dua intelektual ini menyajikan tema Pemikiran Islam Sebagai Struktur Pengaruh Politik Internasional dan Domestik. Achmad Apriyanto (kiri) dan Peggy Puspa (tengah) sedang menyampaikan hasil risetnya Diskusi yang berlangsung selama dua jam ini dihadiri sekitar 20 dosen FISIP lintas prodi. Achmad, dosen Ilmu Pemerintahan yang menjadi penyaji pertama menyampaikan tentang tipologi sistem politik di Indonesia. Ia mengatakan awal mula tipologi sistem politik di Indonesia, diawali oleh muslim santri yang memiliki proyeksi politik. Terdapat tiga model sistem politik yang berjalan di Indonesia. Diawali oleh model negara demokrasi Islam yang dipelopori oleh M Natsir, kemudian model negara demokrasi liberal (1980-1990) yang digawangi oleh Nurcholis Madjid. Baru kemudian disusul oleh model negara demokrasi agama yang dipelopori oleh Buya Safi’’i Maarif dan Amien Rais. Kekuatan masyarakat Islam di Indonesia diakui Achmad memiliki power yang cukup besar. “Namun sayangnya, dalam sistem pemilu, yang paling kasat mata, partai politik islam di Indonesia tidak memberi pengaruh signifikan, tak lebih dari 30 persen, meskipun umat Islam jumlahnya mayoritas di Indonesia,” ungkap dosen asli Madura ini Peggy Puspa, penyaji kedua menyoroti hal identitas Islam dalam kancah politik luar negeri. Sesuai background studinya di Ilmu Hubungan Internasional, Peggy menyampaikan hasil riset yang ia lakukan. Ia menyampaikan sebuah temuan bahwa bagi pemerintah, identitas Islam tidak cukup penting dalam politik luar negeri. “Identitas islam tidak penting dalam politik LN. Indonesia yang punya mayoritas muslim cukup besar memang membawa dampak pada kedekatan dengan negara-negara muslim, terutama di Timur Tengah yang sedang berkonflik. Namun outputnya pemerintah mengemas dorongan masyarakat muslim tersebut dalam bungkus isu kemanusiaan, dengan tujuan agar Indonesia lebih netral,” jelas Peggy. Hal ini dilakukan karena Islam di masa saat ini merupakan isu yang cukup challenging saat ini. Isu Islam berada dalam dua posisi, yaitu isu Islamic Phobia dan power masyarakat muslim yang cukup besar. Namun di sisi lain, wajah Islam yang moderat sebenarnya mulai mendapat momentum saat Obama menjadi presiden Amerika Serikat. Menurut Peggy, terpilihnya Obama menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengenalkan islam model baru yang moderat dan mengikis Islamic Phobia. Hal ini didasari oleh latar belakang Obama yang pernah tinggal di Indonesia, dan pernah bersinggungan dengan masyarakat muslim. Nurudin, M.Si, Ketua Pusat Kajian Sosial Politik (PKSP) UMM, mengatakan DISKOTIK ini adalah sebuah program untuk mewadahi pemikiran dosen yang dihasilkan dari riset-riset mereka. “Semacam diseminasi riset ala FISIP begitu. Budaya diskusi memang harus digalakkan untuk mengukuhkan marwah akademik kita. Insya Allah DISKOTIK ini akan mengkaji semua bidang kajian sosial politik, tidak menutup kemungkinan juga bisa melibatkan bidang ilmu di luar sospol,” ujarnya. Peluang untuk menggandeng bidang ilmu di luar FISIP ini juga disambut positif oleh Dr.Sulardi, M.H, dosen Fakultas Hukum yang juga pakar hukum tata negara. Melalui Whatsapp Group Info Warta UMM, Sulardi menawarkan bagaimana jika DISKOTIK ini nantinya dikembangkan lintas fakultas. Politik, hukum, filsafat bisa dijadikan dalam satu topik. Respon positif serupa juga dilontarkan oleh M. Khoirul Fuddin, M.E dari Pusat Pengkajian Ekonomi Publik (PPEKP) FEB. Ia mengatakan PPEKP juga siap jika DISKOTIK PKSP akan berkolaborasi topik dengan PPEKP FEB. (wnd)
Kuliah Marketing Politik Seru, Dosen Undang KPU
Kamis, 19 September 2019 16:36 WIB Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Selalu ada hal baru. Layaknya tagline sebuah koran ternama di Indonesia, suasana kelas perkuliahan di FISIP UMM juga punya sejumlah inovasi bermutu. Salah satunya adalah mengundang praktisi untuk langsung berbagi ilmu. Seperti yang dilakukan di kelas Marketing Politik. Kelas yang diperuntukkan untuk mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMM, pagi ini (19/9) mengundang Ketua KPUD Kota Malang, Aminah Asminingtyas untuk mengisi kuliah Perubahan Sistem Pemilu dari Pemilu 2014 ke Pemilu 2019.Membuka kuliah, Aas – panggilan Aminah Asminingtyas melakukan “scanning” partisipasi mahasiswa dalam Pemilu 2019. Beberapa mahasiswa mengungkap tidak menggunakan hak pilihnya karena sebagai mahasiswa rantau, hanya diperkenankan memilih wapres saja pada pilihan serentak. Sementara mengurus administrasinya mesti jauh ke Kepanjen.”Jadi sebenarnya ini soal semangat ya. Padahal jika mau dolan (main) atau nemui si dia, meskipun jauuuuuh tetap semangat ya,” seloroh Aas. Aminah Asminingtyas, Ketua KPUD Kota Malang, saat memberikan kuliah Mengondisikan masyarakat untuk memahami pentingnya pemilu karena suara sah rakyat akan menentukan jumlah kursi di legislatif adalah tugas KPUD yang cukup berat. Aas juga menjelaskan tujuh perbedaan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Mahasiswa tampak antusias merespon. Ada yang bertanya secara teknis ada pula yang menyampaikan respon evaluatif. “Harapan saya, adik adik ini bisa berkonstribusi minimal di daerahnya. Mencerahkan masyarakat,”ungkap Aas. Dr. Frida Kusumastuti, M.Si pengampu mata kuliah Marketing Politik mengungkapkan sengaja mengundang pihak KPUD untuk memberi semangat pada mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga akan mendapat informasi akurat dari orang yang tepat. “Harapannya, dengan memahami sistem pemilu, mahasiswa akan bisa menganalisis kedudukan marketing politik dalam sistem demokrasi di Indonesia,” jelas Frida. (frd/wnd)
Dipercaya, DPR RI Lakukan Uji Konsep RUU di FISIP UMM
Senin, 09 September 2019 15:57 WIB Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sedang menggodok rancangan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Tentang Sistem Pendukung Lembaga Perwakilan ( RUU SPLP). Badan Keahlian DPR RI hari ini melakukan kunjungan ke FISIP UMM untuk melakukan uji konsep RUU SPLP. Uji konsep ini merupakan wujud kepercayaan pimpinan DPR RI pada FISIP UMM. Dalam kegiatan ini, mereka memerlukan masukan dan saran dari akademisi terkait naskah akademik RUU tersebut. Hadir dalam pertemuan di R. 611 FISIP hari ini (9/9/2019), Khopiatuziadah, S.AG, LL.M, selaku ketua tim Pusat Perancangan UU Badan Keahlian DPR RI. Ia didampingi oleh empat tenaga ahli yang tergabung dalam tim tersebut. Suasana uji konsep RUU SPLP Opi, sapaan akrab Khopiatuziadah mengatakan bahwa tuntutan terhadap DPR RI sebagai lembaga perwakilan agar bergerak dan fokus melakukan reformasi internal untuk menguatkan fungsi legislasi dan fungsi-fungsi lainnya secara optimal memang cukup tinggi. Kekuatan parlemen bukan hanya terletak pada anggota dewan saja. Anggota dewan memerlukan sistem dukungan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tiga fungsi dewan, yakni legislasi, pengawasan dan anggaran. Misalnya untuk fungsi legislasi, yakni pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan perancang undang-undang, perancang peraturan perundang-undangan, dan penelitian, sehingga dibutuhkan peneliti untuk terlibat dalam menjalankan fungsi legislasi. Semua rancangan sistem pendukung itu tersusun dalam naskah akademik RUU SPLP. Khopiatuziadah, S.Ag, LL.M, ketua tim uji konsep sedang memaparkan RUU SPLP Uji konsep RUU dihadiri sejumlah dosen pakar FISIP UMM dari berbagai bidang keahlian. Pakar ilmu pemerintahan FISIP UMM, Dr.Tri Sulistyaningsih, M.Si berpendapat bahwa RUU SPLB ini memang diperlukan, namun perlu dibuat sekurus mungkin agar tidak overfat untuk pemerintahan. Ia juga menyarankan agar perekrutan SDM dalam SPLB diterapkan standar seleksi atau standardisasi. “Dewan itu kan organisasi politik, bukan organisasi karir. Oleh karena itu dari sisi perekrutan SDM ini perlu dilakukan standardisasi,”ungkap doktor yang juga asesor BAN-PT ini. Pendapat Tri Sulis melengkapi usulan pakar komunikasi FISIP UMM, Dr. Frida Kusumastuti, M.Si. Frida juga mengungkapkan betapa pentingnya sertifikasi bagi tenaga ahli yang nantinya menjadi SDM SPLB. Dari sisi konten naskah akademik, pakar sosiologi FISIP UMM, Dr. Wahyudi, M.Si mengkritisi konten naskah akademik yang belum mengakomodasi area komunikasi publik. “Lima area yang diusung dalam RUU SPLB sudah baik, namun ada satu hal yang saya rasa harus ditambahkan yakni area komunikasi publik. Legislatif harus memiliki wadah yang komprehensif untuk menjalankan fungsi ruang-ruang publik di masyarakat. Ada banyak kesalahpahaman di masyarakat tentang image DPR yang belum terselesaikan. Dengan adanya SPLP ini saya harap fungsi komunikasi publik itu semakin kuat,”jelasnya. (wnd)